Pemerintah Kab Paniai Tidak Memberikan Dana Pendidikan Mahasiswa Kota Study Bogor 2012

 Rangkuman Kasus : Kasus Kota study Bogor sampai saat ini pemerintah daerah kabupaten Paniai belum memberikan dana bantuan tugas akhir,dan pemondohkan dan  dana bantuan Praktek kerja lapangan.

        Selama 15 tahun bantuan dana pendidikan dari Kabupaten Paniai telah ada dan langsung nikmati oleh mahasiswa asal Paniai. Karena setiap tahun di bagikan kepada mahasiswa asal Paniai itu sendiri. Dana tersebut terprogramkan pemerintah setempat dengan tujuanfoto: pengungsian mahasiswa Paniai BogorSumber Manusia (SDM,dan membantu krisis ekonomi lokal dalam dunia pendidikan. Tiga sumber dana yakni dana praktek kerja lapangan (PKL), Dana tugas akhir,PKL dan dana pemondokan membagikan dalam satu kali menjalankan dalam setahun.

        Pada bulan Mei dana pendidikan tersebut telah terealisasikan ke setiap masing – masing kota study se- nusantara.Sampai saat ini, sebanyak 68 mahasiswa suku MEE asal Paniai di kota stduy Bogor tak mendapatkan bantuan dana pendidikan di terealisasikan dari kabupaten Paniai tahun 2012. Dimana hak yang mereka bisa miliki sama seperti teman – temannya lainnya.

     Akibatnya, (hari Jumat - 06 Agustus) di Bogor,pemilik kontrakan mengusir anak – anak dari tempat tinggallnya. Kota study Bogor,mempunyai 3 kontrakan yakni 2 kontrakan putra dan 1 kontrakan putri. Saat ini semua mahasiswa mengungsi dari tempat tinggalnya. Karena belum memperpanjangkan masa kontrak dan juga memakan biaya puluhan juta rupiah.

        Hal lain, Kabupaten Paniai adalah daerah kemiskinan urutan nomor dua di tanah Papua. Mahasiswa yang sedang kuliah di Bogor mereka memiliki ekonomi terbatas pula. Karena keluarga kami juga petani lokal. Tidak sama seperti petani di luar negeri. Kami tahu orang tua kami memiliki kekayaan tanah (kebun) banyak tetapi berkebun pun hanya bekerja untuk nafka hidup sehari – hari yang di sebut petani Gurem. Tidak sama seperti Pertaniaan Perkebunan Besar yang melibatkan agribisnis. Semua mahasiswa Papua pada umumnya berangkat kuliah dari kelas ekonomi rendah atau kelas ekonomi bawah. Kami merasakan bahwa dengan adanya bantuan ini sala – satu jalan menutupi krisis ekonomi lokal. Dengan tujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Paniai pada umumnya SDM di tanah Papua.

        Kami menyesal dengan perilaku kebijakan koordinator lapangan sekaligus bendahara sosial pembagian dana Pendidikan tahun 2012 (Sem Pekei S.Sos) dalam ketidakadilan pembagiannya. Hak – hak yang kami bisa miliki tidak mendapatkan. Apakah membangun kejujuruan atau membangun penindasan. Banyak mahasiswa baik tugas penelitian maupun tugas PKL menundahkannya karena kekurangan dananya. Dana yang mereka miliki pun membayar tempat tinggalnya. Kota Bogor adalah kota Pariwisata. Harga kos – kosan mencapai Rp 500.000 sampai RP.1.000.000. Dengan itu tidak mencukupi untuk melunasi biaya tugas – tugas di atas ini.

        Dari 68 mahasiswa tersebut, 17 orang sedang mengajukan proposal peraktek kerja lapangan (PKL), 13 orang mengajukan proposal Penelitian dan lainya adalah mahasiswa bawahan aktif kuliah yang mana berhak mendapatkan dana pemondokan atau hak tempat tinggal.

        Kami merasa aneh melihatnya juga bahwa, kota study lain se – nusantara yang mahasiswa asal Paniai yang kurang dari 10 orang saja bisa mendapatkan bantuan tersebut. Pada hal kami di kota Study Bogor kapasitas mahasiswa asal Paniai yang mendekati 70 orang tidak mendapatkannya. Kami tak pernah melanggar atau merusak nama kabupaten Paniai. Mewakili pemerintah daerah melewatkan kota study kami di Bogor.

        Data pantauan mekanisme pembagian juga tidak jelas. Contoh Jalur pembagian di Pulau jawa pada tahun ini , hari pertama di kota study malang (tatap muka dengan mahasiswa), Kota study Surabaya (melalui nomor rekening), Kota study Jakarta (Tatap muka dengan mahasiswa), Yogyakarta dan Solo (Tatap Muka), Bandung dan Semarang,salatiga (penyerahan melalui ketua ikatan IPMAPAN lewat nomor rekening) dan Bogor …………?.

Mengapa Bogor tanda tanya ?

       Sesuai informasi SMS melalui HP dari “Pekei” koordinator lapangan, bantuan dana pendidikan untuk kota study Bogor suda ambil. Saya serahkan kepada Petrus Youw. Lanjutan Pekei “ You membawahkan data base mahasiswa Bogor dengan stempel basa di kantor Dinas Sosial di madi Panai. Belum jelas Kapan, dimana dan Volume dana yang di serahkannya.

    Ikatan pelajar Mahasiswa 4 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai (IPMANAPANDODE) di Bogor menyatakan penyerahan dan penerima dana bantuan tersebut untuk kota study Bogor tidak sah. Sekalipun Pekei mengungkapkan sudah menyerahkan dana tersebut kepada sala – satu mahasiswa kota study Bogor Yakni Petrus Youw (alumnus).

      Kami punya ikatan tanah rantau yang sebut IPMANAPANDODE. Dalam data buku panduan Ikatan atas nama Petrus Youw adalah seorang Alumnus. Lususan sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu Politik (STISIP) SYAMSUL ULUM Sukabumi. Pengesahan bulan 7 - Mei 2011. Dengan judul skripsi “Hubungan Kualitas Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Bogor Dengan Kepuasaan Wajib Retribusi Kebersihan”. (Sumber : Perpustakaan IPMANAPANDODE Bogor, Emawa Jl. Bangka No 15 Baranang siang Bogor).

      Dengan demikian, mengingat kembali aturan Pemerintah Kabupaten Paniai dalam hal Pembagian dana bantuan Pendidikan tersebut . Dua tahun sebelummnya tahun 2010 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paniai “ Pak Edi “ dari kontrakan Paniai Bogor mengatakan yang berhak wajib mendapatkan dana Pendidikan adalah mahasiswa yang sedang aktif Kuliah di kota Study setempat.

Melihat ungkapan Kepala Dinas Sosial tersebut bahwa “Pekei” menyalahi dan melanggar aturan yang ada. Yang menerima adalah seorang alumnus.

Kami secara tegas memutuskan beberapa tuntutan pernyataan sikap :

1. Keputusan yang di ambil oleh Sem Pekei Koordinator lapangan adalah melanggar aturan dan keputusan tidak sah.

2. Menyerahkan dan menerima dana tersebut adalah utang pi utang antara berduaan.

3. Segera terealisasikan dana bantuan tersebut kepada Mahasiswa asal Paniai Bogor.

4. Kami akan menunggu sampai kapan pun dana tersebut harus terealisakan kepada kami.

     Hak hidup,hak makan , hak minum, dan hak memiliki tempat tinggal tidak ada orang yang menggangunya. Kami tak pernah belajar politik maka stop mengajari politik biadap. Politik biadap adalah membangun ketidak senangan antara hubungan alumnus, senioritas dan junioritas mencapai konflik horizontal.

     Kami ingin membangun Papua daerah Zona damai maka semua intelektual yang ada di bumi Papua memberikan,mengarakan kami arah yang lebih baik pula. Seorang intelektual jangan jadi aktor mencari masalah dalam segala hal. Semoga orang tua kami di kampung halaman tidak mendapatkan kebodohan,kemunafikan dan ketertindasan sama seperti saat ini sedang kami alami penindasan, pembodohan dari Sem Pekei S.Sos.

Oleh : Geitogo Gobai