0


 Oleh : Andreas Kandenapa

Banyak wacana yang dikembangkan oleh berbagai pihak terkait sikap umum masyarakat Papua dalam tahun politik 2014 ini. Dalam banyak pernyataan yang disampaikan di ruang-ruang publik oleh orang awam, pemuda, mahasiswa, aktivis bahkan praktisi politik muncul sentimen ‘anti PILPRES’ atau golput. Beberapa merupakan pernyataan sikap pribadi, yang lain berupa ajakan dan himbauan.

Lalu, kemudian ajakan dan himbauan yang disampaikan itu disikapi dengan beragam: ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan golput. Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana saja: Apakah golput adalah pilihan terbaik di situasi saat ini?

Tidak jadi soal jika setiap orang dan kelompok memiliki opini dan sikap sendiri terhadap pesta demokrasi yang katanya mahal ini. Golput atau memilih, itu tidak boleh atas paksaan. Tetapi memilih atau tidak memilih dalam PILPRES 2014 ini, mau tidak mau akan memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh sendi kehidupan di negeri ini. Bagaimana pun sikap politik masing-masing kelompok, Papua masih menjadi bagian NKRI hingga saat ini. Dan oleh sebab itu, siapa presiden yang akan memimpin negeri ini, sosok itu juga akan menentukan berbagai kebijakan di Papua.

Dalam era globalisasi, moderenisasi, era perdagangan bebas dan asosiasi internasional yang gencar ditingkatkan, persaingan bukan hanya sekedar antar bangsa, namun juga antar suku bangsa. Pada tahun 2015 nanti Papua, sebagai bagian dari NKRI, akan memasuki era perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Kesempatan untuk mengeksplorasi kompetensi individu manusia Papua akan semakin besar dan disaat bersamaan persaingan akan terus meningkat. 

Dalam beberapa tahun ke depan, seturut dengan implementasi perdagangan bebas regional ASEAN, negara-negara di dunia juga akan memasuki era “bonus demografi” pada 2025. Bonus demografi adalah era ketika bangsa-bangsa di dunia mencapai populasi tertinggi masyarakat usia produktif. Dan itu juga berarti bahwa di saat negara-negara di dunia dan secara khusus secara regional di ASEAN akan menghadapi tantangan berlapis untuk mengembangkan kapasitas SDM yang mumpuni.

Dalam konteks Papua, tantangan ekonomi ini tentu saja akan memberikan dampak yang holistik dan bisa jadi berdampak positif secara keseluruhan atau sebaliknya, malah memperburuk situasi ekonomi masyarakat Papua. Readjustment, ketidakstabilan politik dan keamanan, rendahnya kapasitas kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan pemerintahan, pengembangan pendidikan yang serba “bermasalah” serta pendidikan dan pemahan politik yang rendah, akan menjadi beberapa faktor yang memperlambat laju penyesuaian Papua dalam menghadapi era-era penuh tantangan di masa depan.

Beberapa hal di atas adalah tantangan-tantangan Papua kedepan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan orang Papua. Belum lagi jika kita memperhatikan beberapa peraturan dan UU yang bersifat “reformasi agraria” yang genjar di-“telurkan” pemerintah dan DPR, yang salah satunya tentang larangan menjual bahan mineral mentah tanpa diolah dulu di dalam negeri (peraturan ini menjadi pukulan besar bagi raksasa tambang ke 3 terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia).

Berikutnya, persoalan “siapa yang akan menduduki kursi RI satu” ini juga merupakan sentimen yang berdampak variatif ke pasar saham Indonesia, selain adanya pengaruh secara regional dari pasar regional, krisis pemerintahan di Thailand dan pengaruh kebijakan moneter dari Bank Sentral AS The Fed serta bursa Eropa. Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak dalam zona yang variatif dan cukup fluktuatif, namun sejauh ini tetap berada pada zona aman. 

PILPRES 2014 juga membawa banyak fenomena, gejala bahkan gejolak. Aksi “kampanye hitam” sampai aksi saling lempar “argumen” di media massa telah sedikit banyak memberikan pengaruh pada masyarakat secara luas. Bahkan, bisa dikatakan PILPRES kali ini pertarungannya seolah bukan di dalam bilik pemilih tapi malah di dalam media: pencitraan dan pencitraan! 

Tidak terkecuali, di Papua, baik orang asli Papua maupun pendatang di Papua juga akan terkenda segala dampak PILPRES ini, mau atau tidak mau, peduli atau tidak peduli. Tidak dapat dipungkiri, siapa pemimpin di negeri ini nantinya akan menentukan hampir segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan orang Papua juga.

Melihat tantangan di masa depan dan betapa besarnya pengaruh dan kekuasaan dari sosok yang akan memimpin negeri Indonesia ini, mungkin kita harus kembali mengevaluasi pandangan kita terkait sikap kita menghadapi PILPRES 2014 Juli mendatang. Tantangan pasti akan kita hadapi, hidup memang soal tantangan dan proses. Tapi, hidup juga adalah persoalan memilih pilihan-pilihan yang ada dan terkadang pilihan itu adalah “pilihan-pilihan yang buruk”, dan kita dituntut untuk “memilih yang terbaik dari yang terburuk.”

Dalam konteks wacana golput-nya orang Papua dalam PILPRES pada 9 Juli 2014 nanti, memilih atau tidak memilih presiden (golput) adalah hak semua orang yang dijamin oleh UUD negeri ini. Tetapi tidak memilih mungkin adalah sama seperti “membiarkan masa depan kita disetir oleh orang lain.” Sepanjang kita tidak mengambil bagian dalam mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan dan aspirasi politik, kita hanya akan membiarkan masa depan kita menjadi semakin “tidak terjamin.”

Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan buruk, ambillah pilihan yang “terbaik” dari pilihan-pilihan buruk itu, karena hidup adalah pilihan.

 Penulis adalah Sekjen IMAPA Periode 2014-2016,

Posting Komentar

 
Top